Analisis Pasal Contempt of court dalam KUHP Nasional dalam Upaya Menjamin Independensi Peradilan di Indonesia

Abstract

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama negara hukum yang demokratis, sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, dalam praktik peradilan modern, independensi tersebut tidak hanya terancam oleh intervensi kekuasaan negara, tetapi juga oleh tekanan publik yang bersifat horizontal melalui media massa dan media sosial, yang dikenal sebagai fenomena trial by press. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan pengaturan delik contempt of court sebagai upaya negara melindungi kewibawaan dan independensi peradilan. Meski demikian, perumusan Pasal 280 dan Pasal 281 KUHP Nasional memunculkan problem yuridis serius terkait potensi pembatasan kebebasan berekspresi dan risiko overcriminalization. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi pengaturan contempt of court dengan jaminan kebebasan berekspresi serta mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi independensi hakim dari tekanan publik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan delik contempt of court sangat bergantung pada penafsiran restriktif, penerapan prinsip ultimum remedium, serta penguatan integritas internal aparat peradilan. Tanpa prasyarat tersebut, pengaturan ini berpotensi bergeser dari instrumen perlindungan sistem peradilan menjadi alat pembatasan akuntabilitas yudisial yang inkonstitusional.