Efektivitas Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Penjara Jangka Pendek dalam Kuhp Nasional

Abstract

Overcrowding lembaga pemasyarakatan masih menjadi persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh dominannya penggunaan pidana penjara jangka pendek. Kondisi tersebut mendorong perlunya alternatif pemidanaan yang lebih rasional dan manusiawi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan secara mandiri oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan syarat penjatuhan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, serta mengkaji tantangan yuridis dan sosiologis dalam implementasinya sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pidana kerja sosial dan pidana pengawasan telah dirancang berdasarkan prinsip proporsionalitas, individualisasi pidana, dan kemanusiaan, serta memiliki legitimasi teoritis dalam kerangka pemidanaan rehabilitatif dan restoratif. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi turunan, potensi disparitas pemidanaan, kelemahan kelembagaan, serta kuatnya budaya hukum retributif. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pemidanaan non-penjara diperlukan agar pembaruan hukum pidana tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan terimplementasi secara efektif dalam praktik peradilan pidana.